Prabowo Subianto, sumber foto: EPA
SIMBA POKER - Kemhan akhirnya angkat bicara soal rencana pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan nominal anggaran yang fantastis. Kementerian Pertahanan menganggarkan Rp 1.760 triliun untuk membeli alutsista. Namun, dana tersebut tidak diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman luar negeri.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, meski dananya berasal dari pinjaman luar negeri, Kementerian Pertahanan memastikan tidak membebani anggaran negara.
“Mengapa bisa begitu? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun memang sudah dialokasikan di APBN," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin malam, 31 Mei 2021.
Hal ini tidak akan mengganggu APBN dengan skenario alokasi anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pertahanan secara konsisten sebesar 0,8 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) selama 25 tahun ke depan.
"Formula itu masih dibahas dalam pembahasan bersama para pihak yang terkait. Jadi, bukan konsep yang sudah siap diimplementasikan," ujarnya lagi.
Lalu, mengapa realisasi anggaran yang seharusnya dialokasikan hingga 2045 dipercepat pada 2024?
Kemenhan akan menandatangani kontrak pembelian alutsista tahun 2020-2024
Menurut Dahnil, pembelian alutsista merupakan salah satu instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Jokowi sudah meminta secara jelas dalam kurun waktu lima hingga 25 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki alutsista apa saja. Apalagi 60 persen kondisi alutsista di dalam negeri sudah sangat tua, usang dan memprihatinkan.
“Maka, dengan demikian modernisasi alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) adalah keniscayaan karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Oleh sebab itu, Kemhan mengajukan formula modernisasi alpalhankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam,” kata Dahnil.
Melalui proses penataan belanja dan pembiayaan ALpalhankam, mekanisme pertahanan kelima renstra tersebut dibelanjakan dalam renstra pertama yaitu periode 2020-2024.
“Tujuannya, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026. Postur ideal itu diharapkan bisa bertahan hingga 2044,” ujarnya lagi.
Dengan formula ini, pembelanjaan baru bisa dilakukan lagi pada tahun 2044 selama 25 tahun ke depan. Dahnil mengibaratkan pembelian alutsista sama dengan membangun rumah ideal.
"Jadi, proses pembangunan rumahnya bukan dengan cara mencicil. Mulai dari jendela, kemudian setelah ada duit lagi baru membangun pintu dan disusul bagian lainnya," ujarnya.
Dokumen draft Perpres tentang rencana pembelian alutsista bersifat rahasia namun bocor ke publik
Ia juga menyayangkan mengapa dokumen rahasia rancangan presiden itu bocor ke publik. Dahnil juga menuding pihak yang membocorkan dokumen tersebut sebagai alat politik. Tujuannya untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan kecemburuan politik.
“Tentu Kemhan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut, sehingga menjadi simpang siur di ruang publik,” kata Dahnil lagi.
Dia juga membantah Kemenhan tidak melibatkan Mabes TNI saat menyusun rencana pinjaman luar negeri senilai Rp 1.760 triliun. Demikian disampaikan pengamat dan pengamat militer dari Universitas Pertahanan Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, saat berbincang dengan mantan anggota DPR, Faizal Akbar di akun YouTube miliknya, 27 Mei 2021.
“Pernyataan itu jelas penuh dengan motif politik, tanda-tanda melakukan disharmonisasi antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan angkatan. Sejak awal proses upaya melakukan modernisasi dengan berbagai formulanya itu pasti melibatkan Mabes TNI dan tiga angkatan,” ujarnya.
Connie mengkritik pembelian alutsista yang pembayarannya harus diselesaikan pada 2024
Sedangkan menurut Connie, tidak masuk akal jika rencana pembelian alutsista direncanakan pada lima rencana strategis atau 2044, tetapi pembayarannya harus dilunasi hingga 2024.
"Kan bisa dibikinnya (pembayaran) dibagi menjadi 25 tahun berjalan. Atau sesuai datangnya barang. Misalnya bila barangnya akan tiba selama periode lima tahun ya pembayarannya dibagi lima tahun," ujarnya saat dihubungi.
Connie juga meminta Kemenhan menjelaskan secara detail jika Perpres pembelian alutsista sudah disetujui presiden, lalu siapa yang akan mengembalikan pinjaman.
"Yang harus mengembalikan itu siapa, Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo atau rakyat Indonesia?" tanya Connie.
Apalagi, kata dia, beban keuangan masyarakat Indonesia sudah tinggi akibat penanganan pandemi COVID-19. Ia juga mengingatkan, pembelian alutsista juga harus diimbangi dengan jumlah personel yang akan mengoperasikannya.
"Contoh, satu kapal selam membutuhkan SDM berkisar 50-75 orang. Bila betul yang akan dipesan sampai enam kapal selam baru, apakah hal itu sudah dihitung?" katanya lagi.
Di sisi lain, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menilai tidak akan ada dampak merugikan jika Kementerian Pertahanan meminjam dana dari luar untuk kebutuhan alutsista.
"Itu malah baik. Kita akan membeli (alutsista) di sekutunya Amerika dan sekutunya Rusia, sehingga tidak ada pihak yang tersinggung bila ada pembelian itu," kata Syaifullah saat berbicara di stasiun Kompas TV, 30 Mei 2021.
